FUKUSHIMA : PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB ATAS BENCANA NUKLIR

Sebuah pengadilan Jepang telah memerintah untuk pertama kalinya bahwa pemerintah memikul tanggung jawab parsial untuk bencana nuklir Fukushima 2011. pengadilan itu menanggapi kasus yang dibawa oleh sekelompok pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ini memutuskan bahwa bencana bisa saja dihindari jika regulator pemerintah telah memerintahkan operator pembangkit Tepco untuk mengambil langkah-langkah keamanan pencegahan. Pemerintah dan Tepco berdua diperintahkan untuk mengkompensasi pengungsi. Sekitar 80.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka ketika tiga reaktor gagal di pabrik setelah tsunami yang melanda enam tahun yang lalu. Itu kecelakaan nuklir paling serius di dunia sejak Chernobyl pada tahun 1986. Fukushima: Pekerja menggugat Tepco lebih kanker Tepco untuk membayar ganti rugi dalam kasus bunuh diri Fukushima Pengadilan distrik di Maebashi, utara Tokyo, memutuskan mendukung 137 pengungsi mencari kerusakan untuk gangguan emosi dari melarikan diri dari rumah mereka. Para pihak diberitahu untuk membayar total 38.6m yen ($ 341.000, £ 275,000) sebagai kompensasi, jauh di bawah 1,5 miliar yen kelompok itu dicari. Sejumlah kasus hukum telah diajukan terhadap Tepco (Tokyo Electric Power) yang berkaitan dengan bencana, tapi ini adalah pertama kalinya pengadilan telah mengakui bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, juru bicara utama pemerintah, menolak berkomentar tetapi mengatakan, putusan akan tidak berdampak pada kebijakan tenaga nuklir negara itu. Sentimen anti-nuklir berjalan tinggi di Jepang, namun pemerintah telah tegas dalam restart reaktor yang ditutup setelah terjadinya bencana.